Tarif Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Terbaru Berlaku Hingga Juli 2025

Per 8 November 2024, skema iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas 1, 2, dan 3 masih berlaku seperti ketentuan yang ada. Namun, ada perubahan besar yang akan mulai diterapkan pada Juli 2025. Perubahan ini merujuk pada diterapkannya sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), yang akan menggantikan kelas 1, 2, dan 3. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 yang mengubah Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Namun, besaran iuran baru BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai Juli 2025 ini masih belum diputuskan dalam Perpres tersebut. Sesuai dengan Pasal 103B Ayat (8) di Perpres 59/2024, Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu hingga 1 Juli 2025 untuk penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan KRIS.

Selama masa transisi menuju perubahan sistem ini, peserta BPJS Kesehatan tetap mengikuti aturan iuran berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 yang masih berlaku saat ini. Berikut ini adalah rincian skema iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3 yang berlaku hingga perubahan tarif diresmikan.

Bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan, iuran sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Ini termasuk masyarakat yang tergolong tidak mampu dan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah atau pusat.

Peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-PNS, memiliki ketentuan iuran sebesar 5% dari gaji atau upah bulanan, dengan rincian:

• 4% dibayarkan oleh pemberi kerja (lembaga pemerintah).
• 1% dibayarkan oleh peserta (pegawai).
  

Bagi karyawan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta, skema iuran BPJS Kesehatan adalah sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan serupa:

• 4% dibayar oleh pemberi kerja.
• 1% dibayar oleh peserta (pekerja).

Untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, atau mertua, iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan. Iuran ini ditanggung oleh peserta (pekerja) yang bersangkutan.

Peserta bukan penerima upah atau PBPU dan peserta bukan pekerja (misalnya wiraswasta atau pekerja mandiri) memiliki besaran iuran berdasarkan kelas rawat yang diinginkan:

• Kelas III: Rp 42.000 per orang per bulan, dengan bantuan subsidi dari pemerintah. Per 1 Januari 2021, peserta Kelas III hanya membayar Rp 35.000 per bulan, sementara pemerintah memberikan bantuan tambahan sebesar Rp 7.000.
• Kelas II: Rp 100.000 per orang per bulan.
• Kelas I: Rp 150.000 per orang per bulan.
  

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, serta janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan adalah sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan. Iuran ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

Dengan adanya peraturan baru yang akan diterapkan mulai Juli 2025, masyarakat diharapkan memahami perubahan yang mungkin terjadi dalam sistem iuran BPJS Kesehatan ini. Sementara itu, peserta dapat tetap menikmati layanan sesuai dengan ketentuan tarif iuran yang berlaku saat ini hingga peraturan baru resmi diberlakukan.

Tetap mengikuti perkembangan aturan ini penting agar tidak ada kebingungan saat skema KRIS diterapkan, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan tetap optimal dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.