OJK Ambil Alih Pengawasan Kripto Mulai 10 Januari 2025

Perkembangan aset kripto di Indonesia semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai aset digital yang semakin diminati, baik oleh individu maupun institusi, kripto menghadirkan peluang besar sekaligus risiko yang memerlukan pengawasan lebih ketat. Mulai 10 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengambil alih tugas pengawasan dan pengaturan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Langkah ini diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih aman dan transparan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024 yang menetapkan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, serta derivatif keuangan dari Bappebti ke OJK dan BI. Aturan ini mulai berlaku pada 10 Januari 2025.

Ruang Lingkup Pengawasan

OJK: Akan mengawasi aset kripto dan derivatif keuangan yang merupakan instrumen dengan nilai turunan dari aset yang mendasarinya, seperti efek di pasar modal.
BI: Akan mengawasi derivatif keuangan yang nilainya merupakan turunan dari instrumen di pasar uang dan pasar valuta asing.

Kesiapan OJK dalam Pengawasan Aset Kripto

Untuk memastikan transisi yang lancar, OJK telah mempersiapkan berbagai langkah strategis. Di antaranya adalah:

Koordinasi dengan Bappebti: Menyusun Nota Kesepahaman (MoU) dan membentuk tim transisi untuk memastikan peralihan tugas berjalan lancar.
Penyusunan Regulasi: Menyusun Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) terkait penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto.
Pengembangan Infrastruktur: Menyiapkan sistem informasi dan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk mendukung proses perizinan, pelaporan, dan pengawasan aset keuangan digital dan aset kripto.

Langkah ini menunjukkan komitmen OJK dalam menciptakan ekosistem yang lebih terorganisir dan aman bagi investor.

kesiapan ojk dalam pengawasan aset kripto

Tanggapan Industri

Pelaku industri, seperti CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyambut baik peralihan pengawasan ini. Mereka berharap pengawasan oleh OJK dapat mengurangi risiko bagi investor kripto dan membawa angin segar bagi investasi aset kripto di Indonesia.

Data Pertumbuhan Investor dan Transaksi Kripto

Pertumbuhan industri kripto di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data terbaru:

Jumlah Investor: Per Oktober 2024, jumlah total investor kripto di Indonesia mencapai 21,63 juta, meningkat dari 21,27 juta pada September 2024.
Nilai Transaksi: Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto meningkat 43,87% menjadi Rp48,44 triliun dibandingkan Rp33,67 triliun pada September 2024.

Angka-angka ini mencerminkan minat yang tinggi terhadap aset kripto, baik dari kalangan individu maupun institusi. Namun, pertumbuhan yang pesat ini juga membawa risiko yang perlu diantisipasi, seperti keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Dengan OJK sebagai pengawas baru, diharapkan masalah ini dapat ditangani lebih baik.

data pertumbuhan investor dan transaksi kripto

Dampak Peralihan Pengawasan terhadap Regulasi Pajak Kripto

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah dampak peralihan pengawasan ini terhadap regulasi pajak kripto. Saat ini, pajak atas transaksi kripto dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan pengawasan oleh OJK, ada potensi integrasi yang lebih baik antara pelaporan pajak dan pengaturan perdagangan aset kripto. Hal ini dapat mempermudah compliance oleh pelaku pasar sekaligus meningkatkan transparansi.

Selain itu, regulasi pajak yang lebih terintegrasi dengan pengawasan OJK berpotensi menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi semua pelaku pasar. Sebagai contoh, pelaporan pajak mungkin akan diintegrasikan langsung ke dalam sistem transaksi yang diawasi oleh OJK, sehingga mengurangi kemungkinan penghindaran pajak.

Potensi Inovasi dan Pengembangan Produk Kripto di Bawah Pengawasan OJK

Pengawasan oleh OJK juga membuka peluang besar untuk inovasi dan pengembangan produk kripto di Indonesia. Dengan regulasi yang lebih jelas, investor institusional mungkin akan lebih tertarik untuk masuk ke pasar ini. Hal ini dapat mendorong pengembangan produk-produk baru, seperti security token offerings (STO) atau reksa dana berbasis kripto.

Selain itu, pengawasan yang ketat juga menciptakan peluang untuk aset hybrid seperti stablecoin yang di-back oleh mata uang rupiah. Produk-produk ini dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperluas adopsi teknologi blockchain di sektor keuangan.

OJK juga memiliki potensi untuk mendorong kolaborasi antara perusahaan teknologi finansial (fintech) dengan institusi keuangan tradisional. Hal ini dapat menghasilkan produk inovatif yang tidak hanya menarik, tetapi juga aman dan sesuai dengan regulasi.

Kesimpulan

Peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK adalah langkah besar dalam pengembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia. Dengan OJK sebagai pengawas baru, diharapkan tercipta regulasi yang lebih jelas, perlindungan konsumen yang lebih baik, dan peluang inovasi yang lebih besar. Data pertumbuhan investor dan transaksi kripto menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam industri ini, namun pengawasan yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan ekosistem.

Dengan kesiapan OJK, integrasi regulasi pajak, dan peluang inovasi yang ada, masa depan kripto di Indonesia tampaknya cerah. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kripto, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri keuangan digital di kawasan Asia Tenggara.

Pilihan Rekomendasi Broker

Berikut pilihan rekomendasi broker yang telah kami uji secara langsung dari sisi keamanan dana, kualitas eksekusi, kemudahan deposit dan penarikan, serta banyak hal lainnya. Silahkan klik link berikut.

Klik Disini