Penjualan Nikel Seret Usai Aturan Royalti Berubah, Pemerintah Angkat Bicara

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memberikan tanggapan terkait kondisi pasar nikel dalam negeri yang mengalami penurunan penjualan. Penyebab utamanya diduga kuat berasal dari perubahan royalti nikel, yang menyebabkan ketidaksesuaian harga antara penjual dan pembeli di sektor pertambangan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, membenarkan bahwa ada hambatan dalam penjualan nikel karena ketidaksesuaian harga akibat Harga Patokan Mineral (HPM) yang dianggap terlalu tinggi oleh pihak smelter nikel.

"Letak masalahnya karena antara pembeli dan penjual belum mencapai titik temu harga. Smelter-smelter merasa HPM saat ini terlalu tinggi," ujar Tri saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Tri menegaskan bahwa Kementerian ESDM bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dari pelaku industri tambang. Ia menyatakan akan mengevaluasi aturan terkait, termasuk Keputusan Menteri ESDM No. 72 Tahun 2025 yang menjadi pedoman dalam penetapan HPM untuk komoditas mineral logam dan batu bara.

"Regulasi itu bukan kitab suci. Kalau memang perlu dievaluasi, ya akan kami evaluasi," tambahnya.

Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turut menyoroti dampak dari perubahan royalti nikel. Direktur Utama Antam, Nico Kanter, menyebut bahwa penetapan HPM sebagai dasar perhitungan royalti negara berdampak langsung terhadap margin perusahaan tambang.

"Kami bukan menjual dengan harga tinggi untuk keuntungan, tapi royalti dihitung berdasarkan HPM dan harga premium. Ini justru membebani perusahaan," jelas Nico dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Nico menambahkan bahwa situasi serupa juga terjadi dalam bisnis bauksit. Ia mengungkapkan bahwa sejak 1 April 2025, Antam menghentikan penjualan bauksit tercuci karena tidak ada pembeli yang bersedia mengikuti harga berdasarkan HPM. Hal ini, menurutnya, bisa berdampak sistemik pada industri pengolahan mineral dalam negeri. Ia menilai bahwa struktur harga yang tidak fleksibel dapat memutus rantai pasok industri tambang nasional.

"Smelter pun menolak karena merasa harga dari HPM tidak masuk akal dan berisiko menyebabkan kerugian dalam proses produksi," ungkapnya.

Beberapa pelaku industri lainnya pun menyampaikan keluhan serupa. Mereka berharap adanya komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah untuk menyamakan persepsi mengenai patokan harga yang wajar dan menguntungkan kedua belah pihak. Pelaku usaha juga mendorong dilibatkannya asosiasi industri dalam peninjauan ulang regulasi royalti dan HPM.

Kritik terhadap HPM yang tinggi sebagai imbas dari perubahan royalti nikel membuka peluang untuk dilakukan penyesuaian kebijakan harga nikel nasional. Menurut sejumlah analis industri, penetapan HPM yang terlalu tinggi membuat produk nikel domestik tidak kompetitif di pasar global. Hal ini berdampak langsung pada penyerapan produk tambang dalam negeri, terutama bagi smelter yang selama ini mengandalkan pasokan lokal untuk proses hilirisasi mineral.

Dampak negatif dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh penambang dan smelter, tetapi juga oleh pemerintah daerah penghasil tambang. Dengan berkurangnya transaksi penjualan nikel, potensi penerimaan daerah dari dana bagi hasil tambang ikut menurun. Situasi ini menambah urgensi bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan menyeimbangkan kebijakan fiskal dengan kondisi pasar aktual.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM menyatakan siap mengkaji ulang skema HPM agar lebih sesuai dengan realita pasar dan menjaga iklim investasi di sektor pertambangan tetap kondusif. Peninjauan ulang regulasi ini diharapkan dapat mendorong penyesuaian harga agar tidak membebani industri pengolahan nikel nasional, sembari tetap menjamin kontribusi terhadap pendapatan negara.

Selain itu, berbagai pihak juga mendorong adanya transparansi dalam mekanisme perhitungan HPM dan pelibatan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga akademisi dan lembaga riset independen. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berbasis teori fiskal, tetapi juga selaras dengan kondisi lapangan.

Kasus ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam penetapan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perubahan royalti nikel. Di satu sisi, negara ingin memastikan penerimaan melalui royalti tetap optimal untuk meningkatkan pendapatan nasional. Namun di sisi lain, pelaku usaha juga membutuhkan kepastian harga yang rasional agar bisa terus berproduksi dan menjual produknya secara kompetitif di pasar internasional.

Jika tidak segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem royalti dan struktur harga, maka risiko stagnasi pada sektor hilirisasi mineral bisa meningkat. Pemerintah kini berada di bawah tekanan untuk segera menyesuaikan regulasi agar industri tetap berjalan dan daya saing produk nikel Indonesia tidak merosot di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

Dengan memperhatikan keberlanjutan industri dan daya tarik investasi tambang, solusi atas tantangan akibat perubahan royalti nikel menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sektor pertambangan Indonesia. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, dan keberlangsungan industri akan menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan ini ke depan.