Langkah terbaru yang menunjukkan sikap keras terhadap perdagangan kripto memperlihatkan upaya China untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas terkait aset digital. Pada 31 Desember 2024, aturan valuta asing (forex) baru diberlakukan, yang bertujuan untuk menekan perdagangan lintas batas yang dianggap berisiko. Kebijakan ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah China untuk mengendalikan penggunaan aset digital, terutama dalam konteks aktivitas keuangan yang tidak sah.

Aturan forex yang baru diperkenalkan ini mewajibkan bank-bank China untuk:

1. Melacak Identitas Pengguna: Bank harus mencatat dan memantau identitas individu maupun lembaga yang terlibat dalam perdagangan valuta asing yang terkait dengan aset kripto.
2. Memeriksa Sumber Dana: Sumber dana untuk setiap transaksi harus ditelusuri guna memastikan tidak ada keterlibatan dengan aktivitas ilegal.
3. Memonitor Frekuensi Perdagangan: Aktivitas perdagangan yang mencurigakan, seperti frekuensi tinggi atau pola yang tidak biasa, harus diidentifikasi dan dilaporkan.
4. Melaporkan Perdagangan Berisiko: Aktivitas yang melibatkan perjudian lintas batas, bank bawah tanah, dan transaksi keuangan ilegal lainnya, termasuk yang menggunakan aset kripto, wajib dilaporkan ke regulator.

Sejak 2019, China telah memberlakukan larangan ketat terhadap transaksi kripto. Namun, aset digital tetap diminati oleh sebagian masyarakat, baik untuk tujuan investasi maupun transaksi. Dengan adanya aturan forex baru ini, ruang gerak bagi individu dan lembaga yang mencoba menggunakan kripto sebagai sarana perdagangan lintas batas menjadi semakin sempit.

Menurut Liu Zhengyao, seorang pengacara di firma hukum ZhiHeng, aturan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menghukum aktivitas perdagangan kripto. Penggunaan yuan untuk membeli aset kripto sebelum menukarkannya dengan mata uang asing kini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran aturan lintas batas.

Zhengyao menambahkan bahwa upaya untuk menghindari aturan ini akan semakin sulit karena pengawasan yang lebih ketat dan teknologi yang digunakan untuk melacak transaksi. Langkah ini menunjukkan komitmen China untuk terus memperkuat kontrolnya terhadap sektor keuangan, termasuk kripto.

Ada beberapa alasan di balik sikap keras pemerintah China terhadap kripto:

1. Mengurangi Risiko Finansial: Kripto sering kali dikaitkan dengan volatilitas yang tinggi, spekulasi, dan risiko kehilangan dana. Pemerintah China ingin melindungi warganya dari risiko ini.
2. Mengatasi Aktivitas Ilegal: Aset digital sering digunakan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan perjudian lintas batas. Dengan aturan baru ini, pemerintah berupaya memutus jalur bagi aktivitas tersebut.
3. Mengendalikan Modal: China sangat menjaga stabilitas nilai tukar yuan. Perdagangan kripto lintas batas dapat menyebabkan arus keluar modal yang tidak terkendali, yang dapat memengaruhi nilai tukar mata uang.
4. Memenuhi Komitmen Lingkungan: Sejak 2021, China telah melarang penambangan Bitcoin dengan alasan konsumsi energi yang tinggi dan emisi gas rumah kaca. Aturan baru ini memperkuat komitmen tersebut dengan membatasi aktivitas terkait kripto.

Meskipun memiliki sikap anti-kripto, China ternyata menjadi salah satu negara dengan kepemilikan Bitcoin terbesar di dunia. Data dari pelacak Bitcoin Treasuries menunjukkan bahwa China memiliki 194.000 BTC, senilai sekitar $18 miliar (pada saat artikel ini ditulis). Namun, kepemilikan ini bukan hasil dari pembelian langsung, melainkan diperoleh melalui penyitaan aset yang terkait dengan aktivitas ilegal.

Fakta ini menunjukkan ironi dalam kebijakan anti-kripto China. Di satu sisi, pemerintah melarang perdagangan dan penggunaan kripto, tetapi di sisi lain, mereka tetap memegang aset ini sebagai hasil dari tindakan penegakan hukum.

Mantan CEO Binance, Changpeng “CZ” Zhao, dalam acara Bitcoin MENA di Abu Dhabi, menyatakan keyakinannya bahwa China suatu saat akan mengadopsi strategi cadangan Bitcoin. Zhao berpendapat bahwa pemerintah China memiliki kemampuan untuk bergerak cepat jika mereka memutuskan untuk mengubah kebijakan.

Namun, dalam jangka pendek, sikap “draconian” atau keras pemerintah terhadap kripto kemungkinan besar akan terus berlanjut. Dengan pengawasan yang semakin ketat dan aturan forex baru ini, ruang gerak bagi para pelaku perdagangan kripto di China menjadi sangat terbatas.

Langkah China ini memiliki beberapa implikasi penting bagi pasar kripto global:

1. Tekanan pada Pasar Kripto: Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, kebijakan China dapat memengaruhi sentimen pasar secara signifikan.
2. Penguatan Regulasi di Negara Lain: Langkah China dapat menjadi contoh bagi negara lain yang ingin memperketat pengawasan terhadap kripto.
3. Inovasi di Luar China: Pembatasan di China dapat mendorong inovasi di negara lain yang lebih ramah terhadap kripto, seperti Singapura, Jepang, atau Uni Emirat Arab.

China terus menunjukkan sikap keras terhadap perdagangan dan penggunaan kripto dengan memperkenalkan aturan forex baru yang semakin membatasi aktivitas lintas batas. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mengendalikan risiko finansial, mencegah aktivitas ilegal, dan menjaga stabilitas ekonomi negara.

Namun, meski kebijakan ini membatasi ruang gerak para pelaku kripto di China, dampaknya terhadap pasar global masih belum sepenuhnya jelas. Yang pasti, dunia kripto akan terus menyaksikan bagaimana China menyeimbangkan sikap anti-kriptornya dengan peranannya sebagai salah satu pemilik Bitcoin terbesar di dunia.

Bagi pelaku industri kripto dan investor, memahami kebijakan China ini sangat penting untuk mengantisipasi perubahan dalam lanskap regulasi global. Dengan aturan baru ini, China menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi pemain penting dalam percaturan aset digital, meski dari sisi yang berbeda.